Banjarmasin, Sinar24jam.com — Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polkam) menegaskan bahwa kemerdekaan pers merupakan pilar utama dalam mewujudkan demokrasi yang sehat dan berkelanjutan. Hal ini disampaikan dalam Forum Koordinasi dan Sinkronisasi (FKS) Pembahasan Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Nasional 2025 yang digelar di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Plt. Asisten Deputi Koordinasi Media Komunikasi dan Informasi, Marsma TNI Arifien Sjahrir, yang mewakili Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam, menekankan bahwa kebebasan pers bukan hanya soal angka dalam indeks, tetapi merupakan cerminan kualitas demokrasi suatu bangsa.
“Indeks Kemerdekaan Pers harus dimaknai sebagai tolok ukur kualitas demokrasi. Tantangan yang ada bukan untuk dihindari, melainkan dicari solusinya bersama,” ujarnya di hadapan peserta forum.
Kalimantan Selatan ditunjuk sebagai model nasional dalam peningkatan IKP karena berhasil meraih skor tertinggi secara nasional pada 2024, yakni 80,91 yang masuk dalam kategori “Bebas”.
Beberapa faktor yang menjadikan Kalsel unggul antara lain:
- Kemitraan setara antara pemerintah daerah dan media lokal.
- Keterbukaan informasi publik melalui platform Satu Data Banua dan PPID.
- Kebijakan perlindungan terhadap insan pers.
- Verifikasi media dan uji kompetensi wartawan secara berkala.
- Pembinaan komunitas informasi masyarakat untuk memperkuat ekosistem jurnalisme sehat.
Dalam forum tersebut, sejumlah isu strategis juga menjadi sorotan. Di antaranya:
- Perlindungan jurnalis dari ancaman dan kekerasan saat meliput.
- Independensi media dari intervensi politik dan kepentingan bisnis.
- Penguatan perlindungan hukum terhadap karya jurnalistik sebagai bentuk kekayaan intelektual.
- Pentingnya penguatan hak cipta untuk mendukung model bisnis media dan keberlanjutan ekonomi pers.
Forum ini menjadi bagian dari langkah strategis Kemenko Polkam dalam mendorong peningkatan IKP secara merata di seluruh Indonesia. Ke depan, pemerintah pusat berkomitmen untuk terus:
- Memfasilitasi koordinasi lintas sektor.
- Menguatkan kapasitas jurnalis melalui pelatihan dan uji kompetensi.
- Mengadvokasi perlindungan hukum dan keselamatan kerja bagi pekerja media.
“Kemerdekaan pers bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat dan industri media. Kita semua harus menjaga ruang informasi tetap sehat dan terpercaya,” tegas Marsma TNI Arifien Sjahrir.
Dengan semangat kolaborasi ini, diharapkan praktik-praktik baik yang telah diterapkan di Kalimantan Selatan dapat direplikasi oleh provinsi lain, demi meningkatkan kualitas demokrasi dan memperkuat posisi pers sebagai pilar keempat negara.
