Samosir, Sinar24jam.com —
Kabar kehadiran Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) di Puskesmas Harian, Kabupaten Samosir, Kamis (11/9/2025), sempat membuat heboh masyarakat. Sejak pagi, beredar isu bahwa auditor negara turun langsung melakukan pemeriksaan aset ke puskesmas Harian.
Namun saat tim Sinar24jam.com tiba di lokasi sekitar pukul 11.25 WIB, suasana jauh dari kabar yang beredar. Rombongan yang hadir ternyata bukan dari BPK RI, melainkan tim dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Samosir, Bagian Aset, bersama Inspektorat Pemkab Samosir. Hal itu ditegaskan oleh Kabid Aset BPKAD, Pangondian Limbong.
“Ini bukan pemeriksaan BPK RI, tapi pemeriksaan internal semester I Tahun Anggaran 2025,” ujar Pangondian singkat.
Meski begitu, kebingungan publik tak bisa dihindari. Awak media sempat menemukan selembar kertas bertuliskan jelas “Pemeriksaan BPK, tanggal 11/9” di tangan salah seorang anggota rombongan. Anehnya, ketika hendak dimintai penjelasan, yang bersangkutan enggan memberikan keterangan resmi dan buru-buru meninggalkan Wartawan.
Situasi ini menimbulkan tanda tanya: benarkah ada agenda pemeriksaan BPK RI yang ditutup-tutupi, atau sekadar salah kaprah administrasi internal Pemkab Samosir? Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi baik dari BPK RI maupun dari pihak Pemkab.
Lebih disayangkan lagi, Kepala Puskesmas Harian, dr. Pintauli Tamba, maupun pihak bidang aset puskesmas, kompak menolak memberi komentar ketika dikonfirmasi. Sikap tertutup pejabat terkait justru memperlebar ruang spekulasi di tengah masyarakat.
Publik kini menduga-duga, apakah pemeriksaan tersebut memiliki kaitan dengan polemik pemecatan dr. Bilmar Delano Sidabutar yang hingga kini masih ramai dibicarakan. Seperti diketahui, pemecatan mantan Kepala Puskesmas Harian itu melalui SK Bupati Samosir Vandiko T. Gultom menuai protes dan menjadi sorotan luas.
Di tengah sorotan publik terhadap tata kelola kesehatan di Samosir, masyarakat menilai transparansi bukan hanya soal aturan birokrasi, tetapi juga soal menjaga kepercayaan rakyat.
“Kalau memang pemeriksaan hanya dari Inspektorat, sampaikan terbuka. Tapi kalau benar ada keterlibatan BPK RI, masyarakat berhak tahu proses dan hasilnya,” ujar salah seorang warga Harian yang enggan disebut namanya.
Kini, bola ada di tangan Pemkab Samosir untuk menjawab kegelisahan publik. Transparansi dan keterbukaan informasi menjadi kunci agar isu ini tidak semakin menimbulkan spekulasi liar di tengah masyarakat.
