Samosir, Sinar24Jam.com –
Hadirnya Menara Pandang Tele di Kabupaten Samosir sejak Desember 2024 menjadi angin segar bagi sektor pariwisata Danau Toba. Pemandangan 360 derajat dari puncak menara telah menghipnotis ribuan wisatawan setiap minggunya. Julukan “Kepingan Surga” pun semakin melekat pada Samosir.
Dibangun oleh Kementerian PUPR dan dikelola oleh Pemkab Samosir, objek wisata ini mulai menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sistem retribusi digital atau tapping box di pintu masuk. Namun, di balik potensi besar tersebut, sistem pengelolaan dan transparansi keuangan mulai menuai kritik tajam dari masyarakat dan tokoh pemerhati.
> “Tapping box ini bukan hanya mesin tiket, tapi pintu uang daerah. Harus ada tanggung jawab jelas, jangan cuma tunjuk petugas honorer lalu kalau ada masalah disalahkan dia,” tegas Boris Situmorang, pemerhati lingkungan yang aktif memantau perkembangan kawasan wisata ini, Sabtu (2/8).
Siapa Bertanggung Jawab Jika Terjadi Masalah?
Boris mempertanyakan struktur pertanggungjawaban petugas tapping box yang kebanyakan hanya tenaga honorer. Ia menyoroti absennya dasar hukum kuat seperti SK dari Sekda bagi petugas yang ditugaskan di lapangan. Menurutnya, surat penugasan dari Dinas saja tidak cukup.
> “Kalau petugas hanya berbekal surat penugasan dari dinas, lalu terjadi kebocoran atau kerusakan sistem, siapa yang bertanggung jawab? Jangan sampai yang diseret justru orang kecil. Harus jelas, siapa yang berwenang, siapa yang mengawasi, dan siapa yang bertanggung jawab secara hukum,” ujar Boris.
Setoran Retribusi Harus Hari Itu Juga – Bukan Besok dengan Tanggal Mundur
Petugas tapping box diketahui bekerja hingga malam hari dan harus menempuh perjalanan pulang ke pusat kabupaten. Hal ini menimbulkan keraguan soal waktu penyetoran uang hasil kutipan.
> “Uang hari ini harus disetor hari ini juga. Jangan sampai besok baru setor dengan tanggal mundur. Itu rawan manipulasi. Tidak boleh dibiarkan,” tegas Boris.
Ia mendesak agar sistem penyetoran retribusi tidak lagi dilakukan manual atau dititipkan petugas. Pemerintah harus menggandeng pihak bank resmi yang sudah memiliki MoU dengan Pemkab untuk menjemput langsung uang retribusi dari lokasi wisata, demi mencegah risiko kebocoran, keterlambatan, dan penyalahgunaan.
Tata Kelola Harus Profesional, Bukan Asal Jalan
Selain soal tapping box, Boris juga menyoroti minimnya pengawasan teknis seperti CCTV yang tidak optimal, serta tidak adanya laporan publik soal besaran pendapatan harian dari objek wisata ini.
> “Jangan bangga dulu karena ramai. Yang lebih penting: bagaimana pengelolaannya? Bagaimana aliran uangnya? Siapa tahu, dari luar kelihatan megah, tapi di dalam bolong karena tidak ada transparansi,” katanya.
Ia mendesak agar Pemkab Samosir membuka data pendapatan Menara Pandang Tele secara real time dan akuntabel, serta menyiapkan sistem pengawasan berbasis digital yang bisa dipantau masyarakat umum.
Menara Tele: Simbol Kemajuan atau Awal Kekacauan?
Boris mengingatkan bahwa Menara Pandang Tele bisa menjadi simbol kemajuan atau justru sumber persoalan, tergantung dari bagaimana pemerintah daerah mengelolanya.
> “Kita tidak anti kemajuan. Tapi kemajuan itu harus disertai integritas. Jangan sampai rakyat cuma dikasih pemandangan indah, sementara uang daerah dikuras diam-diam,” ujarnya tajam.
Kesimpulan:
Menara Pandang Tele memang menyedot perhatian dan devisa. Namun tanpa sistem pengelolaan tapping box yang tegas, transparansi alur uang masuk, status hukum yang jelas bagi petugas, dan pengamanan dana melalui kerja sama resmi dengan bank, potensi korupsi dan manipulasi tetap terbuka lebar. Pemerintah Kabupaten Samosir dituntut untuk tidak hanya pandai membangun fisik, tapi juga membangun tata kelola yang bersih dan bertanggung jawab.
