MEDAN, SINAR24JAM.COM—
Kondisi ekonomi Indonesia yang sedang dihantam pelemahan nilai tukar rupiah serta perlambatan pertumbuhan, memicu desakan keras dari kalangan mahasiswa. Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Wilayah Sumatera Utara menilai kebijakan yang diambil hingga kini belum membuahkan hasil yang memadai, sehingga meminta pergantian pimpinan di Kementerian Keuangan maupun Bank Indonesia.
Dalam pernyataan resmi yang disampaikan di Medan, Jumat 12 Juni 2026, Ketua PMKRI Sumut, Sintong Sinaga, menegaskan gejolak nilai tukar bukan lagi sekadar data statistik. Pelemahan rupiah yang berlanjut, katanya, sudah terasa langsung pada daya beli masyarakat, termasuk di daerah-daerah seperti Sumatera Utara.
“Angka di layar pasar uang itu akhirnya berubah menjadi harga kebutuhan pokok yang makin mahal,” ujar Sintong. Menurutnya, risiko inflasi akibat barang dan bahan baku impor makin terasa, dan kelompok yang paling terdampak adalah masyarakat berpenghasilan rendah serta pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Sintong menambahkan, struktur ekonomi di wilayah ini masih sangat peka terhadap kenaikan biaya logistik dan produksi. Ketika nilai tukar bergejolak, belum ada perlindungan yang cukup kuat bagi sektor domestik. Pola pengelolaan fiskal yang masih bertumpu pada utang serta keterlambatan langkah penyeimbangan moneter, dinilai menjadi bukti perlunya evaluasi mendalam.
Tanggung Jawab di Pucuk Pimpinan
Berdasarkan penilaian tersebut, PMKRI Sumut mengajukan dua tuntutan utama sebagai bentuk pertanggungjawaban publik:
Pertama, mendesak Menteri Keuangan meletakkan jabatan. Organisasi ini menilai strategi ketahanan fiskal dan pengelolaan utang belum efektif, justru makin membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di tengah ketidakpastian ekonomi dunia.
Kedua, mendesak seluruh jajaran Dewan Gubernur Bank Indonesia mundur. Alasan yang dikemukakan adalah kebijakan moneter yang dinilai kurang tegas dan sering kehilangan momen untuk menahan laju penurunan nilai rupiah secara berkelanjutan.
“Ini bukan soal penilaian pribadi, melainkan soal kemampuan memimpin. Indonesia butuh arah kebijakan baru yang mandiri, berani mengambil keputusan struktural, dan berpihak pada stabilitas ekonomi rakyat,” tegas Sintong.
Pandangan Pemerintah dan Posisi Berbeda
Di sisi lain, Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia dalam penjelasan sebelumnya menekan bahwa pelemahan rupiah sebagian besar dipengaruhi faktor di luar kendali dalam negeri—seperti kebijakan suku bunga tinggi Amerika Serikat serta ketegangan politik antarnegara. Pemerintah meyakini fondasi ekonomi nasional masih cukup kuat dibanding negara berkembang lain, dan terus melakukan langkah penyeimbangan pasar lewat apa yang disebut intervensi tiga jalur.
Namun, alasan faktor eksternal itu dianggap tak lagi cukup sebagai jawaban oleh PMKRI Sumut. Tanpa perubahan pendekatan dan terobosan nyata di dalam negeri, tekanan ekonomi akan terus berlanjut.
Organisasi ini pun mengumumkan rencana mengerahkan seluruh cabang di Sumatera Utara untuk melakukan aksi serentak jika tak ada perubahan berarti dalam waktu dekat. “Kita butuh pemimpin ekonomi yang punya kemampuan nyata, bukan sekadar gaya tanpa hasil,” ujar Sintong menutup pernyataannya.
Hingga berita ini disusun, belum ada tanggapan resmi lanjutan dari Kementerian Keuangan maupun Bank Indonesia terkait desakan pergantian pimpinan tersebut.
