JAKARTA, Sinar24jam.com – Wakil Bupati Humbang Hasundutan (Humbahas), Junita Rebekka Marbun, SH, MAP menghadiri rapat kerja bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia, Maruarar Sirait, di ruang kerja Kementerian PKP, Kamis (31/7/2025). Pertemuan ini membahas pelaksanaan Program Nasional 3 Juta Rumah, sekaligus memperjuangkan percepatan penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Humbahas.
Wakil Bupati didampingi oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Humbahas, Anggiat Simanullang, ST, dan Kepala Bidang Perumahan. Pertemuan ini juga dihadiri oleh sejumlah kepala daerah dari kawasan Tapanuli, antara lain Bupati Tapanuli Utara, Pakpak Bharat, Samosir, dan Toba, serta Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Gerindra, Sabam Rajagukguk.
Dalam sambutannya, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk mendorong percepatan pembangunan rumah rakyat melalui sinergi dengan pemerintah daerah. Ia menyebut Program 3 Juta Rumah akan mengandalkan berbagai sumber pendanaan, termasuk APBD, Dana Desa, serta partisipasi swasta melalui skema CSR (Corporate Social Responsibility).
“Sinergi antara pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan program ini. Kami akan fokus memperluas akses hunian yang layak, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” ujar Menteri Maruarar.
Sebagai bentuk dukungan konkret, Menteri PKP juga memastikan bahwa Kabupaten Humbahas akan mendapat alokasi anggaran untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada 2025 guna menangani RTLH di daerah tersebut.
Menanggapi hal itu, Wakil Bupati Junita Rebekka Marbun menyampaikan apresiasi dan harapan besar. Ia memohon agar alokasi anggaran BSPS ditingkatkan pada 2026, mengingat masih banyaknya rumah tidak layak huni di Humbahas.
“Berdasarkan data terakhir, kami mencatat ada 5.870 unit rumah tidak layak huni yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan. Kami berharap dukungan pusat bisa terus diperluas, agar kebutuhan dasar masyarakat akan tempat tinggal yang layak bisa segera terpenuhi,” tegasnya.
Pertemuan ini menjadi sinyal positif bagi percepatan pembangunan sektor perumahan di kawasan Tapanuli, serta mempertegas peran strategis pemerintah daerah dalam menyukseskan program nasional yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat.
