Samosir, Sinar24jam.com-
Konsumen yang dengan sengaja tidak membayar cicilan sepeda motor dapat dikenakan sanksi pidana jika terbukti melakukan penggelapan atau pelanggaran terhadap perjanjian fidusia. Hal ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Jaminan Fidusia.
Berdasarkan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan, seseorang yang menguasai barang milik orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum dapat dipidana dengan hukuman penjara hingga empat tahun. Dalam konteks kredit kendaraan, jika konsumen sengaja tidak membayar cicilan tetapi tetap menggunakan kendaraan tanpa itikad baik untuk melunasi atau mengembalikannya, maka hal ini bisa dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan.
Selain itu, Pasal 36 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa debitur yang mengalihkan, menggadaikan, atau menjual kendaraan yang masih dalam status kredit tanpa izin dari perusahaan pembiayaan dapat dikenakan hukuman penjara maksimal dua tahun dan denda hingga Rp50 juta.
Meskipun demikian, pihak leasing atau perusahaan pembiayaan umumnya lebih mengutamakan jalur perdata dalam menyelesaikan kredit macet. Proses penyitaan kendaraan sesuai dengan ketentuan fidusia menjadi langkah awal sebelum menempuh jalur pidana. Namun, jika konsumen menunjukkan niat buruk seperti menyembunyikan kendaraan atau tidak mau bekerja sama, langkah hukum bisa ditempuh.
Untuk menghindari konsekuensi hukum, konsumen disarankan segera berkomunikasi dengan pihak leasing jika mengalami kesulitan membayar cicilan. Negosiasi atau restrukturisasi kredit bisa menjadi solusi agar tidak berujung pada sanksi pidana.
