SAMOSIR, sinar24jam.com –
Ketua Pemuda Batak Bersatu (PBB) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Samosir, Roland Sitanggang, mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk lebih serius dalam melakukan pemeriksaan terhadap Tuntutan Ganti Rugi (TGR) di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Samosir. Fokus pemeriksaan ini diharapkan mencakup Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Dinas Pariwisata untuk tahun anggaran 2024.
Menurut Roland, langkah ini penting untuk memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran negara berjalan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
Desakan untuk Transparansi Anggaran
“Kami meminta BPK tidak sekadar melakukan pemeriksaan administratif, tetapi juga mengusut tuntas setiap potensi penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan negara. Anggaran daerah harus digunakan untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir orang,” tegas Roland Sitanggang dalam keterangannya, Selasa (4/2/2025).
Roland menambahkan bahwa berbagai laporan dari masyarakat menunjukkan adanya indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan sejumlah proyek infrastruktur, pengadaan barang dan jasa, serta program-program layanan publik di dua OPD tersebut.
“Di Dinas PUTR, banyak proyek infrastruktur yang hasilnya tidak sesuai spesifikasi dan dinas Pariwisata yang menjadi ikon Samosir justru diwarnai proyek yang mangkrak,” ungkapnya.
BPK Diharapkan Bersikap Tegas dan Independen
Sebagai lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK diharapkan menjalankan fungsinya secara independen, objektif, dan bebas dari intervensi politik.
“Kami ingin BPK bekerja tanpa tekanan dari pihak manapun. Jangan sampai ada yang ‘main mata’ dengan oknum pejabat yang terlibat. Jika ada temuan kerugian negara, segera rekomendasikan untuk ditindaklanjuti secara hukum,” tegas Roland.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, setiap kerugian negara yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pejabat harus segera ditindaklanjuti melalui proses Tuntutan Ganti Rugi (TGR). BPK memiliki kewenangan untuk mengaudit, mengidentifikasi potensi kerugian negara, dan merekomendasikan sanksi administratif maupun hukum.
TGR: Mekanisme Penting untuk Penegakan Akuntabilitas
TGR merupakan instrumen penting dalam upaya mengembalikan kerugian negara akibat pengelolaan keuangan yang tidak tertib. BPK tidak hanya bertugas menemukan adanya kerugian, tetapi juga memastikan bahwa proses pemulihan (recovery) dilakukan hingga tuntas.
Harapan untuk Penegakan Hukum yang Tegas
Roland Sitanggang menekankan bahwa hasil pemeriksaan BPK tidak boleh berhenti sebatas laporan. Ia mendesak agar temuan BPK yang mengindikasikan tindak pidana korupsi segera diteruskan kepada aparat penegak hukum seperti Kejaksaan atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Jangan ada lagi laporan BPK yang hanya jadi arsip di laci pejabat. Kami ingin melihat tindakan nyata, baik itu pengembalian kerugian negara maupun proses hukum terhadap pelaku pelanggaran,” katanya dengan tegas.
Selain itu, Roland juga mengajak masyarakat Samosir untuk ikut mengawal hasil pemeriksaan BPK dan memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan publik.
Kesimpulan
Desakan yang disampaikan oleh Pemuda Batak Bersatu DPC Samosir mencerminkan harapan masyarakat terhadap terciptanya tata kelola keuangan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi. Tahun 2025 diharapkan menjadi momentum bagi BPK untuk menunjukkan komitmennya dalam menjaga integritas pengelolaan keuangan negara di Kabupaten Samosir.
Sebagaimana diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan, BPK memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa uang negara dikelola secara efektif dan efisien. Masyarakat menunggu langkah nyata, bukan sekadar janji.
“Kami tidak ingin mendengar janji-janji lagi. Kami ingin bukti nyata bahwa BPK berdiri untuk rakyat, bukan untuk melindungi oknum yang bermain dengan uang negara,” tutup Roland.
