Oleh: Redaksi Sinar24jam.com
Samosir, 29 April 2026 –
Tidak boleh ada kompromi terhadap pelanggaran aturan, apalagi di kawasan wisata strategis. Langkah Pemerintah Kabupaten Samosir menghentikan pembangunan Villa Wilona di Tuktuk Siadong adalah sinyal keras bahwa era pembiaran terhadap bangunan ilegal harus diakhiri.
Penindakan yang melibatkan DPMPTSP Kabupaten Samosir, Satpol PP Kabupaten Samosir, dan dinas teknis lainnya bukan sekadar formalitas administratif. Ini adalah tindakan korektif terhadap praktik lama yang kerap mengabaikan legalitas demi kecepatan pembangunan.
Fakta di lapangan tidak bisa dibantah: bangunan telah berdiri dua lantai tanpa Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Lebih jauh, pembongkaran trotoar tanpa izin menunjukkan lemahnya kesadaran hukum pelaku usaha terhadap fasilitas publik. Ini bukan sekadar pelanggaran ringan, tetapi bentuk pengabaian terhadap kepentingan bersama.
Kepala DPMPTSP, Pilippi Simarmata, secara tegas menyatakan penghentian dilakukan untuk mencegah kerugian lebih besar. Pernyataan ini harus dipahami secara jernih: pemerintah hadir bukan untuk menghambat investasi, tetapi memastikan investasi berjalan sesuai aturan dan memiliki kepastian hukum.
Namun, jika pendekatan persuasif tidak diindahkan, maka langkah tegas harus diambil. Peringatan dari Rudimanto Limbong tentang potensi pembongkaran adalah bentuk penegasan bahwa hukum tidak boleh dinegosiasikan.
Editorial ini menilai, kasus ini menjadi cermin nyata bahwa penataan kawasan wisata tidak bisa berjalan setengah hati. Tanpa ketegasan, pelanggaran akan terus berulang, merusak tata ruang, dan pada akhirnya merugikan daerah itu sendiri.
Pernyataan Hans R. Sidabutar yang menekankan pentingnya legalitas sejak awal adalah kunci. Pembangunan yang dimulai dengan izin lengkap bukan hanya tertib, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Lebih dari itu, pemerintah daerah harus konsisten. Penertiban tidak boleh tebang pilih. Jika satu bangunan ditindak, maka semua pelanggaran serupa harus diperlakukan sama. Di sinilah kredibilitas pemerintah diuji.
Samosir adalah wajah pariwisata Sumatera Utara. Jika kawasan ini ingin berkembang menjadi destinasi berkelas, maka standar harus ditegakkan tanpa kompromi: legal, tertib, dan berkelanjutan.
Pesannya jelas: siapa pun yang ingin berinvestasi, silakan. Tetapi patuhi aturan. Karena di Samosir hari ini, pembangunan tanpa izin bukan lagi ditoleransi—melainkan ditertibkan. ( red)
