SAMOSIR, Sinar24Jam.com —Pemecatan dr. Bilmar Delano Sidabutar dari jabatannya sebagai Kepala Puskesmas di Kabupaten Samosir terus menjadi sorotan publik. Warga Tomok, Kecamatan Simanindo, ikut angkat suara dan menilai langkah Bupati terlalu tergesa-gesa.
Seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengaku kecewa atas keputusan tersebut.
“Bah… apakah setega itu Bupati memberhentikan dr. Bilmar? Dimana Nurani mu? Beliau tidak pernah jadi terpidana, tidak ada kesalahan fatal, masih ada hukuman ringan, sedang, ini langsung hukuman berat. Kalau begini, berarti Bupati kita Siraja Tega dong. Seingat saya, ini pertama kali ada pemecatan seperti ini di wilayah Tapanuli,” ungkapnya dengan nada kecewa.
Sejumlah tokoh adat dan masyarakat Tomok menilai bahwa pemberhentian ASN seharusnya dilakukan dengan prosedur yang jelas, transparan, serta berdasarkan bukti kuat.
“Kalau memang ada kesalahan, tunjukkan buktinya. Jangan sampai ASN diberhentikan hanya karena keterangan yang keliru. Ini bukan hanya soal jabatan, tapi juga menyangkut nama baik keluarga besar yang bersangkutan,” ujar salah seorang tokoh adat setempat.
Masyarakat juga menitipkan harapan kepada Polres Samosir untuk menangani laporan dr. Bilmar dengan profesional dan objektif. Mereka menegaskan, keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu.
“Kalau hukum bisa dipermainkan dengan keterangan palsu, rakyat kecil makin susah mencari keadilan. Kami percaya polisi bisa membuka semua ini dengan jujur,” tambah seorang warga lainnya.
Kuasa hukum dr. Bilmar, Aleng Simanjuntak, SH, mendesak Polres Samosir segera menindaklanjuti penyelidikan serta memanggil pihak-pihak terlapor. Ia menegaskan, proses hukum yang transparan penting untuk memulihkan nama baik kliennya.
“Kasus ini harus segera dituntaskan. Hak-hak dr. Bilmar sebagai ASN dan sebagai warga negara harus dilindungi. Kami percaya Polres Samosir mampu bekerja cepat, profesional, dan transparan demi keadilan serta kebenaran yang sesungguhnya,” ujarnya.
Polemik ini kini menjadi ujian serius bagi integritas Pemerintah Kabupaten Samosir di bawah kepemimpinan Bupati. Masyarakat menanti sikap resmi Bupati sekaligus hasil penyelidikan kepolisian.
“Keputusan sepihak bisa melukai kepercayaan rakyat. Yang kami minta hanya keadilan ditegakkan, jangan sampai ada yang dikorbankan,” tutur seorang tokoh pemuda Tomok.
