Sibolga,Sinar24jam.com-
Anggota Komisi XIII DPR RI, Drs. Rapidin Simbolon MM, menyoroti maraknya korupsi di Indonesia dalam sosialisasi 4 Pilar MPR RI yang digelar di Sibolga, Jumat (7/3/2025). Menurutnya, kasus korupsi yang terus terjadi menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila semakin luntur di kalangan pejabat negara.
“Empat Pilar MPR RI memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran kebangsaan dan mencegah berbagai permasalahan sosial, termasuk korupsi,” ujar Rapidin dalam acara yang dihadiri Anggota DPRD Sumut Dra. Sorta Ertaty Siahaan, Ketua DPC PDI Perjuangan Sibolga, kader PDI Perjuangan Sibolga-Tapteng, serta warga sekitar.
Krisis Ekonomi dan Maraknya Korupsi
Rapidin menyoroti kondisi keuangan negara yang saat ini mengalami tekanan berat. Menurutnya, berbagai anggaran, termasuk untuk infrastruktur, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), mengalami pemotongan akibat besarnya beban utang negara.
“Utang negara meningkat sejak era Presiden SBY dan terus berlanjut di pemerintahan Presiden Jokowi. Dampaknya, daya beli masyarakat melemah, dan rakyat semakin sengsara,” jelasnya.
Ia juga menyinggung berbagai kasus korupsi yang baru-baru ini mencuat, termasuk dugaan korupsi triliunan rupiah di Pertamina.
“Bayangkan, seribu triliun dikorupsi di Pertamina. Jika uang itu digunakan dengan benar, kita sudah bisa membangun ribuan sekolah di daerah pedalaman,” tegasnya.
Kekecewaan Warga Sibolga
Dalam sesi dialog, masyarakat Sibolga menyampaikan berbagai keluhan terkait kondisi ekonomi dan pemerintahan.
Poltak Silaban menyoroti sulitnya perizinan kapal dan akses bahan bakar bagi nelayan. “Kami bertanya-tanya, apa sebenarnya manfaat pejabat bagi rakyat? Kami tidak tahu siapa yang bisa dijadikan panutan saat ini,” ungkapnya.
Halawa, warga lainnya, berharap sosialisasi 4 Pilar MPR RI tidak hanya sekadar wacana. “Kami ingin tahu, apa yang bisa kami lakukan? Kami butuh aksi nyata, bukan sekadar bicara,” katanya.
Sementara itu, Ridwan Siagian menilai sosialisasi 4 Pilar sudah sering dilakukan, tetapi kondisi negara tidak kunjung membaik. “Kalau ada pejabat yang bilang ‘kau yang gelap’, tolong sampaikan bahwa undang-undang aset harus segera disahkan. Jangan hanya bicara keras, tetapi tidak ada tindakan nyata,” tegasnya.
Ia juga meminta agar Menteri Pertahanan Prabowo Subianto segera mengambil langkah konkret dalam menyelesaikan permasalahan bangsa. “Masyarakat sudah muak. Kami berharap suara rakyat bisa sampai ke pemerintah pusat,” tambahnya.
Respons dan Solusi
Menanggapi keluhan warga, Sorta Ertaty Siahaan berjanji akan menindaklanjuti persoalan infrastruktur dan kesulitan nelayan dalam memperoleh bahan bakar dengan mendatangi instansi terkait.
Sementara itu, Rapidin menegaskan bahwa kekecewaan masyarakat adalah cerminan kondisi bangsa saat ini.
“Apa yang bapak-bapak sampaikan adalah kekecewaan kita semua. Saya tidak menuduh siapa pun, tetapi pemimpin yang kita pilih dalam Pilpres memiliki konsekuensi yang harus kita terima selama lima tahun ke depan,” ujarnya.
Ia mengutip pernyataan Mahfud MD, yang menyebut bahwa jika sumber daya alam Indonesia dikelola dengan baik sesuai amanat UUD 1945, maka setiap warga negara seharusnya bisa mendapatkan penghasilan sebesar Rp20 juta per bulan.
“Kita sakit hati melihat para koruptor bersenang-senang menikmati hasil kejahatan mereka. Ini harus kita lawan bersama,” tutupnya.
