Simalungun, Sinar24jam.com
Pemerintah Kabupaten Simalungun terus memperkuat langkah percepatan penanganan stunting sebagai bagian dari upaya membangun generasi sehat dan berkualitas di masa depan. Komitmen tersebut ditegaskan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pelaksanaan dan Pelaporan Aksi Konvergensi Penanganan Stunting Tahun 2026 yang digelar di Kantor Bapperida Kabupaten Simalungun, Selasa (12/05/2026).
Rakor tersebut menjadi forum strategis untuk menyatukan langkah seluruh pemangku kepentingan dalam memastikan program penanganan stunting berjalan lebih terarah, terukur, dan tepat sasaran hingga ke tingkat desa dan posyandu.
Kegiatan dibuka Sekretaris Bapperida Lina Oletta Damanik mewakili Bupati Anton Achmad Saragih.
Dalam sambutan tertulis yang disampaikan, Bupati Anton menegaskan bahwa stunting bukan sekadar persoalan tinggi badan anak, melainkan masalah serius akibat kekurangan gizi kronis pada 1.000 hari pertama kehidupan yang berdampak langsung terhadap kualitas kesehatan, kecerdasan, hingga produktivitas generasi masa depan.
Menurutnya, penanganan stunting tidak dapat dilakukan secara parsial, tetapi harus berjalan melalui pendekatan konvergensi yang melibatkan seluruh sektor secara terpadu dan berkesinambungan.
“Penanganan stunting harus dilakukan secara holistik, terintegrasi, dan tepat sasaran agar hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat,” demikian pesan Bupati Anton dalam sambutannya.
Ia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Simalungun saat ini terus memperkuat lima aksi utama percepatan penanganan stunting, yakni analisis situasi, penyusunan rencana kegiatan, penguatan pelaksanaan program, evaluasi hasil, serta penyusunan kebijakan pendukung.
Bupati juga meminta seluruh Tim Satuan Tugas (Satgas) Stunting dan petugas pelapor di lapangan bekerja lebih maksimal, tertib administrasi, serta mampu menghadirkan inovasi dalam pelaksanaan program.
Selain itu, seluruh program penanganan stunting diminta masuk dalam dokumen perencanaan desa agar intervensi yang dilakukan memiliki kesinambungan hingga tingkat paling bawah.
Dalam kesempatan tersebut, Hotdiaman Saragih menjelaskan bahwa rakor bertujuan memperkuat komitmen bersama, menyelaraskan peran lintas sektor, merumuskan strategi perbaikan, serta memastikan ketepatan pelaporan program melalui sistem Bangda.
Sementara itu, narasumber dari Bapperida, Ober Damanik, menegaskan bahwa aksi nyata percepatan penanganan stunting harus mulai terlihat sejak triwulan pertama tahun 2026 sebelum evaluasi tingkat provinsi yang dijadwalkan berlangsung pada Juli mendatang.
Ia juga meminta Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun memperketat pengawasan terhadap pelaporan dari seluruh puskesmas agar data yang disampaikan benar-benar valid dan sesuai kondisi lapangan.
Di sisi lain, perwakilan Dinas Kesehatan, Yeli F. Purba, mengungkapkan bahwa program penanganan stunting sejauh ini berjalan cukup baik, namun masih menghadapi sejumlah kendala serius di lapangan.
Beberapa persoalan yang menjadi perhatian antara lain keterbatasan insentif kader kesehatan, kerusakan alat ukur di 1.333 posyandu, rendahnya partisipasi masyarakat, hingga tantangan distribusi makanan tambahan bagi kelompok sasaran.
Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan penting yang harus segera diatasi agar upaya penurunan angka stunting dapat berjalan lebih optimal.
Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Simalungun tetap optimistis target penurunan stunting dapat tercapai melalui kerja sama lintas sektor, penguatan pelayanan kesehatan dasar, serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemenuhan gizi anak sejak dini.
Melalui rakor tersebut, Pemkab Simalungun berharap seluruh elemen pemerintahan, tenaga kesehatan, kader posyandu, hingga masyarakat dapat bergerak bersama dalam mewujudkan daerah bebas stunting dan melahirkan generasi yang sehat, cerdas, serta tangguh menyongsong masa depan. ( Ps)
