Example floating
Example floating




BeritaPeristiwa Daerah

DPRD Samosir Ketok Palu LKPJ 2025: Rekomendasi Kritis Jadi Ujian Serius Kinerja Bupati

15
×

DPRD Samosir Ketok Palu LKPJ 2025: Rekomendasi Kritis Jadi Ujian Serius Kinerja Bupati

Sebarkan artikel ini

Samosir, Sinar24jam.com

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Samosir resmi menyetujui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Samosir Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Samosir, Senin (4/5/2026).

Persetujuan tersebut ditandai dengan penyerahan keputusan DPRD tentang rekomendasi atas LKPJ oleh Ketua DPRD Nasip Simbolon, didampingi Wakil Ketua Osvaldo Simbolon dan Sarhochel Tamba, kepada Bupati Samosir Vandiko T. Gultom, usai pembacaan hasil pembahasan gabungan komisi.

Dalam sambutannya, Bupati Vandiko menyampaikan apresiasi atas sinergi dan proses pembahasan yang dinilai berjalan komprehensif antara legislatif dan eksekutif.

“Rekomendasi DPRD merupakan masukan dan kritik konstruktif yang disusun berdasarkan penilaian objektif, guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Seluruh rekomendasi akan kami tindaklanjuti secara berkesinambungan,” ujar Vandiko.

Ia menegaskan bahwa rekomendasi tersebut akan menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis prinsip good governance yang selama ini menjadi arah kebijakan Pemkab Samosir. Vandiko juga berharap dukungan berkelanjutan dari DPRD dan seluruh pemangku kepentingan agar implementasi rekomendasi berjalan efektif dan terukur.

Sesuai ketentuan Pasal 20 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, rekomendasi DPRD atas LKPJ kepala daerah menjadi rujukan strategis dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, baik untuk tahun berjalan maupun tahun berikutnya, dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Sementara itu, Ketua DPRD Samosir Nasip Simbolon menekankan pentingnya tindak lanjut konkret atas seluruh rekomendasi yang telah disampaikan. Ia berharap, hasil evaluasi tersebut tidak berhenti sebagai dokumen formal, melainkan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Rekomendasi ini harus segera diimplementasikan agar kualitas pelayanan publik dan kinerja pemerintahan semakin meningkat,” tegasnya.

Rapat paripurna berlangsung lancar dengan menegaskan komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif untuk terus memperkuat sinergi dalam mewujudkan pembangunan daerah yang unggul, inklusif, dan berkelanjutan.

Meski telah disahkan, publik kini menanti langkah konkret pemerintah daerah dalam merealisasikan berbagai catatan strategis DPRD, yang menjadi tolok ukur keseriusan peningkatan kinerja pemerintahan ke depan. ( bs)

 

Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *