Pematangsiantar, Sinar24Jam.com –
Polri menyelenggarakan rapat koordinasi bersama Kementerian Pertanian, Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dalam rangka memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pengembangan ekosistem pertanian jagung pakan ternak, Jumat (6/2/2026).
Rapat koordinasi yang digelar di Mabes Polri tersebut diikuti oleh seluruh gugus tugas Polda se-Indonesia secara daring dan dipimpin oleh Karobinkar SSDM Polri selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Brigjen Pol Langgeng Purnomo.
Dalam sambutannya, Brigjen Pol Langgeng Purnomo menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini dilaksanakan untuk melakukan analisa dan evaluasi kinerja tahun sebelumnya, sekaligus menyusun strategi ke depan agar capaian ketahanan pangan nasional semakin optimal.
“Pada tahun 2025, Indonesia berhasil tanpa impor jagung pakan ternak. Oleh karena itu, rapat koordinasi ini kami laksanakan sebagai langkah konsolidasi dan kolaborasi untuk menjalankan strategi tahun 2026 agar lebih baik lagi,” ujar Brigjen Langgeng.
Di sisi hulu, Polri berperan sebagai jembatan bagi kelompok tani jagung (Poktan) dalam mengatasi kendala permodalan. Melalui skema pembiayaan yang melibatkan Himbara, Polri memfasilitasi akses petani ke perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Implementasi program ini telah berjalan di sejumlah wilayah, seperti di Nagreg dan Ciamis, Jawa Barat, di mana petani memperoleh kredit modal untuk kembali menanam dan memperluas lahan pertanian jagung.
Sementara itu, Senior Vice President BRI yang mewakili Himbara, Danang Andi Wijanarko, dalam paparannya menyampaikan bahwa pada tahun 2026 BRI telah menyiapkan plafon pembiayaan KUR Mikro sebesar Rp180 triliun, termasuk untuk sektor pertanian dan ekosistem pertanian jagung.
Tidak hanya dari sisi permodalan, Polri melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan juga memberikan perlindungan kepada petani dengan menjaga stabilitas harga jagung. Polri memastikan hasil panen petani tidak terjebak dalam praktik tengkulak yang membeli dengan harga rendah, dengan menjalin kerja sama bersama Perum Bulog untuk menyerap hasil panen petani.
Pengadaan jagung tahun 2026 oleh Bulog mengacu pada Surat Dinas Internal Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tanggal 12 Januari 2026 tentang pengadaan jagung, dengan target serapan sebanyak 1 juta ton untuk cadangan pangan pemerintah tahun 2026 dan harga pembelian sebesar Rp6.400 per kilogram.
“Fokus kami adalah menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Di beberapa wilayah seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi ini mendorong harga pembelian yang berpihak kepada petani, yakni mencapai Rp6.400 per kilogram sesuai standar HPP Bulog,” jelas Brigjen Langgeng.
Program ini bertujuan untuk mengembangkan lahan tidur, memutus rantai tengkulak, serta meningkatkan produksi jagung nasional. Dengan pendampingan manajerial yang tepat, diharapkan petani mampu membayar pinjaman modal tepat waktu dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.
Melalui rapat koordinasi ketahanan pangan tahun 2026 ini, Polri berharap ekosistem pertanian jagung pakan ternak semakin kuat dan mampu memberikan dampak positif bagi kesejahteraan petani jagung di seluruh Indonesia.
