Humbang Hasundutan, SINAR24JAM.COM –
Seorang warga Kabupaten Humbang Hasundutan berinisial JS mengajukan pertanyaan mendesak terkait transparansi dan akuntabilitas perjalanan Bupati beserta Sekretaris Daerah (Sekda) ke Belanda pada tahun 2025. Warga tersebut menegaskan bahwa setiap perjalanan luar negeri pejabat publik wajib diumumkan secara terbuka, terutama terkait sumber dana dan tujuan yang akan dicapai.
“Yang kami tanyakan sederhana dan wajar. Apakah perjalanan ke Belanda itu menggunakan dana pribadi atau dana negara (APBD/APBN)? Jika menggunakan uang rakyat, untuk apa tujuan perjalanan itu dan apa manfaat konkretnya bagi masyarakat Humbang Hasundutan?” tegas JS saat diwawancarai.
JS mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjadikan akses informasi terkait anggaran dan kebijakan strategis sebagai hak masyarakat. Selain itu, perjalanan dinas luar negeri pejabat daerah juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait perjalanan dinas kepala daerah, serta prinsip good governance yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi penggunaan anggaran.
“Kami bukan melakukan tuduhan, melainkan menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Jika perjalanan itu benar-benar untuk kepentingan daerah dan sesuai aturan, tidak ada alasan untuk menyembunyikannya,” ucap JS.
Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan belum memberikan keterangan resmi terkait sumber pembiayaan dan agenda perjalanan ke Belanda. Upaya konfirmasi melalui seluler kepada Kabag Protokoler Irma Simanungkali dan Sekda Chiristison Marbun juga belum mendapatkan tanggapan.
Masyarakat berharap pemerintah daerah segera memberikan klarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi yang tidak perlu. JS menambahkan, transparansi akan meningkatkan kepercayaan publik dan mencegah munculnya dugaan negatif yang merugikan semua pihak.
“Transparansi itu penting. Karena jika memang menggunakan dana negara, itu adalah uang rakyat yang harus digunakan untuk kepentingan bersama,” pungkasnya.
