Humbahas, Sinar24Jam.com – Wakil Bupati Humbang Hasundutan (Humbhas), Junita Rebeka Marbun, kembali menunjukkan komitmennya terhadap transparansi dan efisiensi anggaran dengan menolak pengadaan mobil dinas baru untuk dirinya. Sikap ini bukan hanya menjadi sorotan, tetapi juga menegaskan keberpihakannya pada kepentingan masyarakat luas.
Dalam wawancara eksklusif dengan Sinar24Jam.com, Sabtu (22/11/2025), Junita menjelaskan bahwa anggaran daerah harus difokuskan pada kebutuhan mendesak masyarakat, bukan pada fasilitas pribadi pejabat.
“Anggaran untuk mobil dinas baru itu jauh lebih baik digunakan untuk membangun daerah tertinggal, membantu masyarakat dalam ketahanan pangan, menyediakan pasokan air bersih, memperbaiki jalan yang rusak, mendukung puskesmas, pendidikan, pertanian, peternakan dan kebutuhan lainnya. Rasanya tidak pantas kalau anggaran justru diarahkan untuk kenyamanan pribadi,” tegas Junita.
Penolakan ini sejalan dengan semangat efisiensi anggaran yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menekankan pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Junita menekankan bahwa setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Lebih lanjut, Junita menegaskan bahwa prioritas anggaran harus selaras dengan program nasional yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam pengembangan program Makanan Bergizi Gratis (MBG).
(Foto-Dok: Red. Sinar24Jam).
“Dana tersebut akan digunakan untuk kepentingan masyarakat luas serta mendukung program Presiden Prabowo Subianto, terutama pengembangan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) agar semakin banyak anak-anak sekolah mendapatkan gizi seimbang dari pangan lokal kita,” ujarnya.
Selain itu, Pemkab Humbahas juga berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor-sektor potensial seperti pertanian, pariwisata, perikanan, dan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Langkah ini diharapkan dapat mewujudkan kemandirian daerah dan pembangunan berkelanjutan.
Junita berharap sikapnya ini dapat menjadi inspirasi bagi pejabat lain untuk lebih mengutamakan kepentingan rakyat.
“Saya percaya keputusan seperti ini harus menjadi contoh bahwa pejabat juga bisa menahan diri demi kepentingan masyarakat. Dan semoga langkah kecil ini membuka jalan untuk perubahan yang lebih besar bagi Humbang Hasundutan yang kita cintai ini,” ungkapnya.
Di akhir wawancara, Junita menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat Humbang Hasundutan atas dukungan yang terus diberikan.
“Terima kasih kepada seluruh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, pemuda, perempuan, dan semua pihak yang mendukung pembangunan daerah kita Humbang Hasundutan. Mari kita lanjutkan perjuangan ini bersama-sama,” pungkasnya.
Sikap Junita Rebeka Marbun ini menjadi contoh konkret bagaimana seorang pemimpin dapat mengimplementasikan prinsip-prinsip good governance dan berpihak pada kepentingan rakyat, sesuai dengan amanat undang-undang dan harapan masyarakat Humbang Hasundutan.
