HUMBAHAS, Sinar24jam.com –
Upaya konfirmasi yang dilakukan tim redaksi Sinar24jam.com kepada Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Humbang Hasundutan, Sabar Lampos Purba, ST., Masyarakat Minta Bupati Evaluasi Kinerja Pejabat yang Tak Transparan. Rabu (5/11/2025) sekira pada pukul 14.05 WIB, berujung tanpa jawaban yang jelas.
Pertemuan yang berlangsung di kantin sebelah kanan kantor DLH Humbahas itu awalnya diharapkan menjadi ajang klarifikasi terbuka mengenai jumlah unit kendaraan dinas serta anggaran BBM (Bahan Bakar Minyak) untuk operasional setiap bulan, mulai dari kendaraan roda dua, roda tiga hingga alat berat di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
Menariknya, meskipun awak media sempat mengajak PLT Kadis untuk berbincang di ruang kerjanya, Sabar Lampos Purba justru memilih di warung dengan alasan agar pembicaraan lebih terbuka dan transparan. Namun, begitu pertanyaan diajukan terkait data kendaraan dan besaran anggaran BBM yang digunakan, sang PLT Kadis tampak gugup dan tidak mampu memberikan jawaban pasti.
Sikap pejabat publik ini memunculkan tanda tanya besar di kalangan masyarakat. Pasalnya, anggaran operasional kendaraan dinas merupakan bagian dari penggunaan dana publik yang seharusnya bisa diakses secara terbuka. Ketertutupan informasi seperti ini dikhawatirkan menimbulkan spekulasi dan dugaan negatif terkait tata kelola anggaran di lingkungan DLH Humbahas.
Sejumlah warga Humbahas menilai, pejabat yang tidak mampu memberikan keterangan kepada publik menandakan lemahnya transparansi dan tanggung jawab.
“Kalau seorang pejabat saja tidak tahu data dasar seperti kendaraan dinas dan anggaran BBM, bagaimana bisa dia menjalankan tugas dengan baik? Bupati seharusnya mengevaluasi pejabat seperti ini,” ujar seorang warga Doloksanggul yang enggan disebut namanya.
Masyarakat berharap Bupati Humbang Hasundutan, Dr. Oloan Paniaran Nababan, SH., MH., lebih selektif dalam menempatkan pejabat di lingkungan pemerintahannya. Pejabat publik dinilai harus profesional, terbuka terhadap media, serta mampu memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat tanpa menutup-nutupi.
Transparansi dan keterbukaan informasi adalah kunci kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Bila hal-hal mendasar seperti data kendaraan dan anggaran operasional saja tidak bisa dijelaskan dengan terang, bagaimana masyarakat bisa yakin pada pengelolaan anggaran yang lebih besar?
