Samosir, Sinar24jam.com –
Kasus pemecatan dr. Bilmar Delano Sidabutar, Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Samosir, terus menyeret perhatian publik. Tidak tinggal diam, dr. Bilmar dengan tegas memohon agar DPR RI Komisi III, Presiden RI, Wakil Presiden RI, Kapolri, Kapolda Sumatera Utara, hingga Polres Samosir segera menindaklanjuti laporannya agar persoalan pemecatannya segera terang benderang.
Dalam pernyataannya, dr. Bilmar menegaskan bahwa kasus pemecatan yang menimpanya sarat dengan rekayasa dan cacat prosedur. Ia menilai ada dugaan penyalahgunaan wewenang dalam proses pemeriksaan disiplin hingga keputusan pemberhentian yang dikeluarkan oleh Bupati Samosir.
“Saya memohon dengan hormat sekaligus mendesak kepada DPR RI Komisi III, kepada Bapak Presiden dan Wakil Presiden, Kapolri, Kapolda Sumatera Utara, serta Polres Samosir untuk segera menindaklanjuti laporan saya. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berlangsung. Kebenaran harus dibuka, hukum harus ditegakkan,” ujar dr. Bilmar, Jumat (19/9/2025).
Permohonan itu disebutnya bukan hanya untuk kepentingan pribadi, melainkan demi menjaga marwah keadilan dan melindungi hak-hak ASN di seluruh Indonesia dari ancaman keputusan sewenang-wenang. Ia mengingatkan, apabila kasus seperti ini dibiarkan, maka akan menjadi preseden buruk bagi birokrasi negara.
“Pemecatan saya adalah cermin bahwa sistem bisa dipelintir demi kepentingan tertentu. Jika ini tidak diselesaikan, siapa pun ASN bisa menjadi korban. Negara tidak boleh menutup mata,” tegasnya.
Publik kini menunggu respon nyata dari DPR RI Komisi III sebagai lembaga pengawas penegakan hukum, serta komitmen Presiden bersama jajaran penegak hukum untuk membongkar dugaan penyimpangan di balik kasus ini. Tekanan publik semakin kuat, dan langkah cepat dari pusat diharapkan menjadi jalan terang bagi dr. Bilmar dalam menegakkan kebenaran.
