Samosir, Sinar24jam.com –
Kasus pemecatan dr. Bilmar Delano Sidabutar, Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Samosir, kembali menuai sorotan publik. Setelah melalui berbagai upaya hukum dan menyuarakan aspirasinya di DPRD Samosir, kini dr. Bilmar dengan tegas memohon agar DPR RI turun tangan langsung dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Senayan.
Menurut dr. Bilmar, persoalan pemecatan dirinya sarat dengan kejanggalan, baik dari sisi prosedural maupun bukti-bukti yang digunakan oleh tim pemeriksa disiplin. Ia menilai keputusan Bupati Samosir yang memberhentikannya tidak hanya merugikan dirinya secara pribadi, tetapi juga mencederai prinsip keadilan bagi ASN di seluruh Indonesia.
“Saya memohon kepada DPR RI, khususnya Komisi II dan Komisi IX, untuk segera melakukan RDP agar kasus ini tidak dibiarkan berlarut-larut. Negara harus hadir membuktikan bahwa hukum dan keadilan masih tegak berdiri,” tegas dr. Bilmar, Jumat (19/9/2025).
Permohonan ini sekaligus menjadi sinyal bahwa kasus pemecatan ASN di daerah bukan sekadar persoalan individu, tetapi juga menyangkut tata kelola pemerintahan, integritas birokrasi, serta hak-hak dasar pegawai negeri.
Dr. Bilmar menambahkan, langkah ini bukan hanya perjuangan pribadinya, melainkan juga bentuk perlawanan terhadap praktik ketidakadilan yang berpotensi menimpa ASN lain. “Jika pemecatan yang tidak adil ini dibiarkan, maka siapa pun ASN di republik ini bisa menjadi korban berikutnya,” ujarnya dengan nada tegas.
Desakan agar DPR RI turun tangan semakin menguat seiring dengan perhatian masyarakat dan rekan-rekan sejawatnya yang menilai bahwa kasus ini tidak boleh dipandang sebelah mata. Publik kini menunggu langkah konkret DPR RI: apakah akan mengakomodasi permohonan dr. Bilmar untuk membuka tabir kebenaran melalui forum RDP nasional.
