Example floating
Example floating




Berita

Humbahas Raih WTP Kesembilan Kali, Ketua DPRD: “Cermin Kinerja Keuangan yang Baik”

42
×

Humbahas Raih WTP Kesembilan Kali, Ketua DPRD: “Cermin Kinerja Keuangan yang Baik”

Sebarkan artikel ini

Medan,Sinar24jam.com – Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) kembali mengukir prestasi membanggakan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Utara atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. Penghargaan ini menjadi WTP ke-9 yang diraih secara berturut-turut sejak tahun 2016.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Kepala BPK Sumut Paula Henry Simatupang, SE kepada Bupati Humbahas Dr. Oloan P. Nababan, SH, MH dalam sebuah seremoni di Auditorium BPK RI Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Jumat (23/5/2025).

Turut hadir dalam kesempatan itu Ketua DPRD Humbahas Parulian Simamora, Wakil Ketua DPRD Jessika Avelina Simamora dan Marsono Simamora, Sekda Chiristison Rudianto Marbun, serta sejumlah pejabat daerah lainnya.

Ketua DPRD Parulian Simamora menyampaikan apresiasinya kepada BPK atas pelaksanaan tugas audit secara profesional dan transparan. Ia juga memberikan penghargaan kepada Bupati dan jajaran yang terus menunjukkan komitmen menjaga akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Pencapaian ini menjadi cermin pengelolaan keuangan yang baik. Namun, kita tidak boleh puas. LHP BPK juga pasti menyampaikan sejumlah catatan yang harus segera ditindaklanjuti,” ujar Parulian.

Ia menambahkan bahwa DPRD Humbahas akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pengawasan. Hal ini penting untuk memastikan setiap rekomendasi BPK benar-benar diimplementasikan secara optimal demi peningkatan kualitas tata kelola keuangan.

Sebelumnya, Pemkab Humbahas telah menyerahkan laporan keuangan unaudited kepada BPK Sumut pada 25 Maret 2025. Berdasarkan ketentuan, BPK memiliki waktu dua bulan untuk menyelesaikan pemeriksaan dan menyampaikan hasilnya.

BPK memberikan opini WTP berdasarkan beberapa indikator, seperti kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI), dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Parulian menegaskan, penghargaan ini harus menjadi motivasi untuk memperkuat pelayanan publik dan mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan profesional sesuai dengan misi pembangunan Kabupaten Humbang Hasundutan.

Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *