Medan,sinar24jam.com–
Sebuah seremoni megah kembali digelar. Kali ini, Ketua TP-PKK Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Kahiyang Ayu Bobby Nasution melantik 32 Ketua TP-PKK kabupaten/kota, termasuk Ny. Erma Oloan P Nababan sebagai Ketua TP-PKK, Pembina Posyandu, dan Ketua Dekranasda Kabupaten Humbahas. Acara berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Medan, Kamis (13/3/25), dengan kehadiran para pejabat daerah dan kader PKK se-Sumut.
Namun, di balik kemeriahan dan simbolisasi kekuasaan yang kental, tantangan besar menanti para ketua yang baru dilantik. Apakah mereka sekadar akan menjadi pelengkap seremoni atau benar-benar mampu menjalankan amanah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat?
PKK: Mesin Besar yang Kerap Tersendat
PKK, yang disebut sebagai organisasi terbesar di Indonesia karena mampu menyentuh unit terkecil masyarakat, yakni rumah tangga, seharusnya menjadi garda terdepan dalam pemberdayaan perempuan dan keluarga. Namun, dalam praktiknya, banyak program PKK yang hanya berjalan di permukaan, lebih banyak seremoni daripada aksi nyata.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa PKK hanya bisa berjalan efektif jika mendapat dukungan dari pemerintah daerah dan sektor swasta. Namun, pertanyaannya, apakah dukungan ini akan terwujud dalam bentuk kebijakan nyata atau hanya sebatas formalitas belaka?
Sejauh ini, banyak kegiatan PKK yang cenderung lebih menonjol dalam aspek seremonial, seperti pelantikan, lomba-lomba, dan pameran, tanpa strategi yang konkret untuk memberdayakan masyarakat. Kader-kader di tingkat desa sering kali mengeluhkan minimnya anggaran, kurangnya pelatihan yang berdampak nyata, serta lemahnya sinergi dengan instansi terkait.
Tiga Peran Besar, Beban Berat di Pundak
Dilantik sebagai Ketua TP-PKK, Pembina Posyandu, dan Ketua Dekranasda secara bersamaan bukanlah tugas ringan. Ketiga peran ini memiliki tanggung jawab besar dalam bidang pemberdayaan keluarga, kesehatan masyarakat, dan pengembangan ekonomi kreatif.
Posyandu, misalnya, masih menghadapi berbagai permasalahan klasik seperti kurangnya tenaga kesehatan, fasilitas yang minim, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Sementara itu, Dekranasda yang seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi kreatif daerah sering kali kurang inovatif dalam memperkenalkan produk lokal ke pasar yang lebih luas.
Kahiyang Ayu berharap para Ketua TP-PKK bisa mengajak para pengrajin untuk berpartisipasi dalam pameran, baik nasional maupun internasional. Ini tentu menjadi langkah positif, tetapi tanpa strategi pemasaran yang jelas, hanya akan menjadi acara yang berulang tanpa dampak signifikan bagi ekonomi masyarakat.
Dukungan Pemerintah: Retorika atau Realita?
Dalam sambutannya, Gubernur Sumut Bobby Nasution menegaskan bahwa program PKK berjalan karena dukungan pemerintah daerah. Namun, realitas di lapangan sering kali menunjukkan sebaliknya. Banyak program PKK yang justru tidak mendapatkan perhatian serius dari kepala daerah. Anggaran minim, kurangnya koordinasi lintas sektor, serta lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan program menjadi tantangan utama.
Jika pemerintah daerah benar-benar serius mendukung PKK, seharusnya ada kebijakan yang konkret, seperti alokasi anggaran yang jelas, pelatihan berkelanjutan bagi kader, serta sistem evaluasi yang transparan untuk mengukur efektivitas program.
Harapan atau Sekadar Formalitas?
Pelantikan ini tentu membawa harapan baru bagi masyarakat Sumatera Utara, khususnya di Kabupaten Humbahas. Namun, tanpa kerja nyata dan komitmen yang kuat, semua hanya akan menjadi seremonial tanpa makna.
Kini, masyarakat menunggu, apakah Ny. Erma Oloan P Nababan dan para Ketua TP-PKK lainnya akan benar-benar menjalankan tugasnya dengan maksimal, atau hanya akan menjadi simbol di balik serangkaian acara formalitas belaka? Jawabannya ada pada tindakan mereka dalam lima tahun ke depan.
