Tapanuli Utara, Sinar24jam.com –
Kekeringan yang melanda Tapanuli Utara mulai mengancam sektor pertanian. Lebih dari 100 hektar sawah terancam gagal panen akibat mengeringnya Sungai Aek Sigeaon, yang selama ini menjadi sumber utama irigasi bagi petani setempat.
Masalah ini mencuat dalam reses Anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi PDI Perjuangan, Dra. Sorta Ertaty Siahaan, yang berlangsung di Desa Partalijulu, Kecamatan Tarutung, serta Huta Parbubu II pada Jumat (7/3/2025). Sorta didampingi Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut sekaligus Anggota Komisi XIII DPR RI, Drs. Rapidin Simbolon.
Keluhan Petani: Kekeringan dan Krisis Air
Dalam diskusi dengan warga, Erick Matondang, seorang petani dari Kecamatan Tarutung, mengungkapkan bahwa sawah mereka hampir tak bisa digarap karena tidak adanya air.
“Selama ini kami mengandalkan Aek Sigeaon untuk irigasi, tapi sekarang sungainya kering. Ini mengancam keberlangsungan pertanian kami,” kata Erick.
Petani berharap pemerintah mencari solusi konkret, seperti membangun kincir air atau sistem pengairan alternatif untuk menyelamatkan lahan pertanian mereka.
Menanggapi hal ini, Sorta Ertaty Siahaan menegaskan bahwa persoalan ini akan menjadi prioritasnya.
“Saya akan membawa masalah ini ke dinas terkait. Sektor pertanian harus mendapat perhatian lebih, apalagi pemerintah pusat telah mencanangkan program ketahanan pangan,” ujar Sorta.
Permintaan Infrastruktur dan Bantuan Pertanian
Selain masalah irigasi, warga juga meminta bantuan infrastruktur dan alat pertanian.
K Lumban Tobing dan J Hutabarat mengajukan permohonan pembangunan jalan usaha tani serta penyediaan traktor dan bibit peternakan.
J Hutabarat menekankan pentingnya bantuan bibit untuk meningkatkan produktivitas peternakan warga, sementara K Lumban Tobing berharap ada traktor untuk mempermudah pengolahan lahan.
Menanggapi permohonan tersebut, Sorta meminta warga menyusun proposal agar bantuan bisa disalurkan secara tepat sasaran.
“Saya minta masyarakat membuat gambaran atau perencanaan yang jelas terkait penggunaan bantuan, agar benar-benar bermanfaat,” katanya.
Rapidin Simbolon menambahkan bahwa jika bantuan traktor diberikan, penggunaannya harus diatur secara adil.
“Harus ada jadwal pemakaian yang jelas. Jangan sampai hanya ketua kelompok tani yang memakai, sementara anggotanya justru kesulitan,” tegas Rapidin.
Krisis Air Bersih dan Tenun Ulos
Selain pertanian, warga juga mengeluhkan buruknya kualitas air bersih yang disediakan PAM. Air yang mereka gunakan dianggap tidak layak konsumsi karena kurangnya perawatan jaringan distribusi.
Menanggapi hal ini, Sorta menyarankan agar pemerintah desa membangun bak penampungan air sebagai solusi sementara.
“Air adalah sumber kehidupan. Kepala desa harus turut mencari solusi agar warga tidak terus-menerus mengalami kesulitan ini,” katanya.
Dalam diskusi, warga juga menyinggung tentang keberlangsungan industri tenun ulos, yang merupakan bagian dari budaya dan ekonomi lokal.
Sorta menyarankan agar produk tenun warga bisa ditampung oleh Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda), sehingga memiliki pasar yang lebih luas dan stabil.
Keterbatasan Anggaran Jadi Tantangan
Di akhir pertemuan, Sorta mengakui bahwa keterbatasan anggaran menjadi tantangan dalam merealisasikan aspirasi masyarakat.
“Anggaran 2024 sudah disahkan sebelum saya dilantik, dan ada pemotongan besar-besaran. Ini menjadi kendala, tetapi kami tetap berusaha agar aspirasi bapak-ibu bisa sampai ke pemerintah,” pungkasnya.
Reses ini menjadi bukti bahwa persoalan pertanian, air bersih, dan pemberdayaan ekonomi rakyat masih menjadi pekerjaan rumah yang mendesak bagi pemerintah daerah dan legislatif. Warga berharap, keluhan yang mereka sampaikan tidak sekadar didengar, tetapi juga ditindaklanjuti dengan solusi nyata.
