Jakarta, sinar24jam.com –
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi melantik Bupati Humbang Hasundutan (Humbahas), Dr. Oloan P. Nababan, S.H., M.H., dan Wakil Bupati Junita Rebeka Marbun, S.H., M.AP., dalam upacara pelantikan serentak di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2/2025).
Pelantikan ini merupakan bagian dari pengangkatan kepala daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Sebanyak 961 kepala daerah dan wakil kepala daerah dilantik dalam kesempatan tersebut, termasuk 33 gubernur, 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, dan 85 wakil wali kota.
Prosesi Pelantikan
Sebelum dilantik, para kepala daerah terpilih berkumpul di Monumen Nasional (Monas) dan berjalan kaki menuju Istana Kepresidenan dalam barisan yang diiringi marching band. Prosesi ini melambangkan kebersamaan dan komitmen dalam menjalankan amanah rakyat.
Sebelumnya, mereka telah mengikuti sejumlah persiapan yang dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), termasuk pemeriksaan kesehatan, pengarahan teknis, serta latihan upacara di Monas.
Dalam prosesi pelantikan, enam kepala daerah dipilih sebagai perwakilan berdasarkan enam agama yang diakui di Indonesia untuk menandatangani berita acara pelantikan dan menerima tanda pangkat jabatan secara simbolis dari Presiden. Sementara itu, kepala daerah lainnya, termasuk Bupati-Wakil Bupati Humbahas, mengikuti jalannya upacara secara serentak.
Tindak Lanjut Pasca Pelantikan
Usai dilantik, Bupati Humbahas Dr. Oloan P. Nababan dijadwalkan mengikuti program pembekalan di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, pada 21-28 Februari 2025. Program ini bertujuan memperkuat wawasan kebangsaan, kepemimpinan, serta tata kelola pemerintahan daerah.
Pelantikan serentak ini diharapkan dapat mempercepat akselerasi pemerintahan daerah dalam menghadapi tantangan pembangunan. Masyarakat Humbahas menaruh harapan besar kepada pemimpin baru untuk membawa kemajuan bagi daerah.
Dengan pelantikan ini, Bupati dan Wakil Bupati Humbahas resmi mengemban tugas memimpin daerah selama lima tahun ke depan.
