SAMOSIR, Sinar24jam.com –
Pemerintah Kabupaten Samosir gagal memperoleh persetujuan DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Dalam rapat paripurna yang berlangsung Rabu (29/7/2026), lima fraksi secara bulat menyatakan belum dapat menerima ranperda tersebut untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Rapat akhirnya diskors.
Penolakan serentak dari seluruh fraksi menjadi sinyal kuat bahwa laporan pertanggungjawaban APBD 2025 dinilai masih menyisakan berbagai persoalan yang belum dijawab pemerintah daerah. Catatan yang mengemuka tidak hanya menyangkut tindak lanjut rekomendasi DPRD, tetapi juga rendahnya capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD), anggaran yang tidak terealisasi, hingga temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya, Gimbet Situmorang, menegaskan partainya belum dapat menyetujui Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025 sebelum seluruh rekomendasi Badan Anggaran DPRD dan pendapat akhir fraksi ditindaklanjuti secara konkret oleh Pemerintah Kabupaten Samosir.
Fraksi NasDem mengambil sikap serupa. Juru bicaranya, Juliana Pardede, menegaskan bahwa pertanggungjawaban APBD tidak boleh dipandang sebatas kewajiban administratif, melainkan harus menjadi bukti bahwa pengelolaan keuangan daerah benar-benar dilakukan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Selama berbagai catatan strategis dan rekomendasi DPRD belum ditindaklanjuti secara nyata, Fraksi Partai NasDem memandang belum terdapat dasar yang cukup untuk memberikan persetujuan terhadap Ranperda dimaksud,” ujar Juliana.
Fraksi PKB melalui Pantas Limbong menyoroti lemahnya perencanaan anggaran pemerintah daerah. PKB meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) lebih akurat menghitung kebutuhan belanja habis pakai di setiap organisasi perangkat daerah (OPD), sekaligus menyampaikan secara terbuka apabila terjadi perubahan maupun pergeseran anggaran.
PKB juga mengingatkan bahwa masih banyak OPD yang belum mampu memenuhi target PAD sebagaimana terungkap dalam pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD.
Sorotan tajam juga datang dari Fraksi Golkar. Melalui juru bicaranya, Mian Fidelis Malau, fraksi tersebut mempertanyakan anggaran Rp500 juta untuk perencanaan pembangunan Long Beach Tano Ponggol–Simanindo yang telah disepakati dalam pembahasan Badan Anggaran DPRD, tetapi tidak direalisasikan pada tahun anggaran berjalan.
Golkar meminta Pemerintah Kabupaten Samosir memberikan penjelasan secara terbuka mengenai status penggunaan anggaran tersebut serta memastikan pertanggungjawabannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sementara itu, Fraksi Persatuan Demokrat Indonesia Raya (PDIR) menyoroti temuan BPK atas tiga paket belanja modal peralatan dan mesin di Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Samosir yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp10.843.369.
Melalui juru bicaranya, Renaldi Naibaho, Fraksi PDIR mendesak Bupati Samosir, Vandiko Gultom, segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK, mengembalikan kelebihan pembayaran ke kas daerah, serta menegakkan disiplin terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab apabila terbukti lalai atau melakukan pelanggaran.
Karena tidak ada satu pun fraksi yang menyatakan persetujuan, Ketua DPRD Samosir, Nasip Simbolon, memutuskan menskors rapat paripurna untuk memberikan ruang pembahasan lanjutan atas pendapat akhir seluruh fraksi.
Penolakan bulat lima fraksi ini menjadi salah satu dinamika penting dalam pembahasan APBD Samosir. Sebelum Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 dapat disahkan menjadi Perda, Pemerintah Kabupaten Samosir dituntut memberikan penjelasan dan menindaklanjuti berbagai catatan strategis yang disampaikan DPRD, mulai dari efektivitas pengelolaan anggaran, realisasi PAD, pelaksanaan program, hingga penyelesaian temuan hasil pemeriksaan BPK.
