Humbahas, Sinar24jam.com –
Pekerjaan rehabilitasi Puskesmas Pembantu (Pustu) Lobutua di Desa Lobutua, Kecamatan Lintongnihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan, menjadi sorotan. Proyek yang berasal dari Satuan Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana ini diduga dikerjakan asal jadi tanpa memperhatikan mutu dan kualitas bangunan.
Proyek dengan pagu anggaran Rp408.400.000,00 dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp408.348.725,41 ini dimenangkan oleh CV. Karya Ronada dengan penawaran terkoreksi senilai Rp321.806.701,32. Namun, kualitas pekerjaan tersebut dinilai jauh dari harapan, sebagaimana disampaikan oleh Zulfatly Simatupang, Sekretaris LSM Barisan Muda Indonesia (LSM Basmi), pada Senin (13/1/2025).
Dugaan Pelanggaran Kualitas Pekerjaan
Zulfatly menyebutkan bahwa rehabilitasi bangunan Pustu Lobutua terlihat tidak dikerjakan sesuai spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak. Ia menyoroti dinding bangunan pada sisi kiri, kanan, dan belakang yang diplester secara tidak rata, serta pengecatan yang tampak asal-asalan.
“Jika hal kecil seperti plesteran dan pengecatan saja diabaikan, bagaimana dengan pemasangan pondasi, slof, dan ring balok? Kualitas pekerjaan ini patut dipertanyakan, termasuk peran Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan konsultan pengawas yang telah dibiayai melalui APBD,” tegas Zulfatly.
Program Rehabilitasi Pustu Tahun 2024
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Humbang Hasundutan pada Tahun Anggaran 2024 mengalokasikan anggaran untuk rehabilitasi sejumlah Puskesmas Pembantu. Selain Pustu Lobutua, proyek serupa juga dilakukan di Pustu Sibuntuon Parpea dan Pustu Siponjot, Kecamatan Lintongnihuta.
Program rehabilitasi ini bertujuan memastikan bangunan memenuhi standar sesuai spesifikasi teknis dan kontrak, mencakup volume, kualitas, serta waktu pelaksanaan. Namun, dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan di Pustu Lobutua memunculkan kekhawatiran masyarakat terkait efektivitas pengawasan proyek tersebut.
Desakan Transparansi dan Evaluasi
Masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat meminta pihak terkait, termasuk Dinas Kesehatan dan konsultan pengawas, memberikan penjelasan atas dugaan ini. Mereka juga berharap pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan proyek agar penggunaan anggaran publik benar-benar memberikan manfaat sesuai tujuan.
Hingga berita ini ditulis, pihak CV. Karya Ronada dan Dinas Kesehatan Kabupaten Humbang Hasundutan belum memberikan tanggapan resmi terkait dugaan pekerjaan asal jadi ini. Masyarakat berharap ada langkah tegas untuk memastikan kualitas proyek yang dibiayai oleh uang rakyat.
