SIANTAR, SINAR24JAM.COM –
Sejumlah pemberitaan daring yang menyebutkan adanya dugaan penyimpangan di Sekolah Penyedia Pangan Gizi (SPPG) 1 Kemala Bhayangkari Pematangsiantar, serta soal pembagian dana yang disebut sebagai sisa hasil usaha (SHU) program Makan Bergizi Gratis (MBG), mendapat tanggapan tegas dari kepolisian. Melalui Kepala Seksi Humas, Kapolres Pematangsiantar AKBP Sah Udur T.M. Sitinjak menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar dan perlu diluruskan.
Menurut penjelasan yang disampaikan, istilah “SHU MBG” yang disebutkan dalam pemberitaan tidak ada dan tidak dikenal. Yang sebenarnya terjadi adalah pembagian keuntungan usaha koperasi yang dikelola oleh dan untuk anggota Polres Pematangsiantar. Pembagian ini merupakan bagian dari kegiatan rutin saat penutupan tahun buku, yang disebut sebagai SHU bersama, dan tidak ada kaitannya dengan dana atau alokasi program MBG.
Lebih lanjut, SPPG itu sendiri didirikan sebagai wujud dukungan terhadap program pemerintah pusat untuk menyalurkan makanan bergizi bagi masyarakat yang berhak menerima. Seluruh tahapan pelaksanaan, mulai dari pembangunan hingga operasional, sudah disusun dan dijalankan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Kepolisian menekankan bahwa pengelolaan harian SPPG tidak berada di bawah kendali Polres. Penanggung jawab langsung adalah Kepala SPPG yang bekerja sama dengan jajaran Yayasan Kemala Bhayangkari Cabang Pematangsiantar dan mitra kerja yang telah ditetapkan. Peran Polres lebih kepada melakukan pengawasan agar proses berjalan lancar dan tepat sasaran, tanpa ikut campur dalam pengambilan keputusan operasional.
Soal dugaan adanya keterlibatan keluarga pimpinan kepolisian dalam pengelolaan atau menjadi tenaga kerja di sana, hal itu juga dibantah habis-habisan. Seluruh tenaga kerja direkrut melalui proses terbuka dan dapat diakses oleh siapa saja. Setiap tahapan seleksi berjalan secara transparan dan diawasi oleh Satgas Gugus Tugas MBG Polres Pematangsiantar. Sementara itu, posisi Kepala SPPG diisi oleh tenaga profesional yang ditunjuk langsung oleh BGN, dan tercatat sebagai Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia.
Terkait proses penunjukan pemasok bahan baku, kepolisian menjelaskan bahwa semuanya berjalan sesuai aturan. Pihak yang ditunjuk sebagai penyedia adalah koperasi, dan dalam hal ini SPPG Kemala Bhayangkari bekerja sama dengan Koperasi Polres Pematangsiantar. Koperasi tersebut kemudian menjalin kerja sama dengan pihak penyedia lain, yang dipilih melalui penilaian menyeluruh. Penawaran harga diajukan terlebih dahulu, dan dipilih yang harganya tidak melebihi harga pasar yang berlaku.
Pemilihan ini dilakukan secara terbuka, tanpa ada proses negosiasi antara calon pemasok dengan Kepala SPPG maupun bagian keuangan. Semua usulan dan pertimbangan dilakukan oleh pihak koperasi.
Kabar yang menyebutkan adanya pihak yang bernama RK dan RV yang mengaku memberikan sejumlah uang untuk memperlancar proses menjadi pemasok juga dinyatakan tidak benar. Setelah dilakukan konfirmasi langsung kepada kedua orang yang disebutkan, keduanya menyatakan bahwa pernyataan tersebut tidak pernah disampaikan dan pemberitaan yang memuatnya bersifat sepihak serta tidak melalui proses verifikasi terlebih dahulu.
Tuduhan adanya penimbunan bahan baku juga dibantah. Bahan baku seperti beras dan kebutuhan lain dikirimkan hanya sesuai dengan permintaan dan kebutuhan operasional SPPG, sehingga tidak ada penumpukan stok yang tidak perlu. Sebagai bentuk pengawasan, tim dari Korwil BGN juga rutin melakukan pemeriksaan mendadak ke sejumlah dapur pengolahan makanan, termasuk yang dikelola oleh Kemala Bhayangkari.
Sebagai jaminan kualitas, SPPG tersebut juga telah memenuhi standar yang ditetapkan, antara lain memiliki Sertifikat Layak Higienis Sanitasi (SLHS) dan sertifikat halal. Dengan demikian, makanan yang disalurkan dipastikan aman dan memenuhi syarat kesehatan yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang.
