Dumai, Sinar24Jam.com —
Anggota DPR RI Komisi XIII Fraksi Partai Golkar Daerah Pemilihan Sumatera Utara I, Kombes Pol (P) Dr. Maruli Siahaan, S.H., M.H., bersama rombongan Komisi XIII DPR RI melaksanakan kunjungan kerja spesifik ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai, Kamis (5/2/2026).
Kunjungan kerja tersebut dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan DPR RI dengan mengusung tema “Optimalisasi Tata Kelola Keimigrasian di Kawasan Pesisir dan Pelabuhan Internasional sebagai Pintu Masuk Negara yang Berdaulat dan Humanis.”
Dalam kegiatan tersebut, rombongan Komisi XIII DPR RI meninjau langsung pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah pesisir dan pelabuhan internasional yang memiliki peran strategis sebagai gerbang masuk negara, sekaligus kawasan yang rentan terhadap pelanggaran keimigrasian, seperti migrasi ilegal dan tindak pidana lintas negara.
Dr. Maruli Siahaan menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis guna memperkuat sistem pengawasan dan pelayanan keimigrasian di kawasan pesisir. Ia menekankan pentingnya penguatan pengawasan keimigrasian berbasis risiko di pelabuhan internasional dan wilayah pesisir sebagai langkah preventif dalam menjaga kedaulatan negara.
Selain itu, Dr. Maruli juga mendorong peningkatan koordinasi lintas sektor antara imigrasi, aparat penegak hukum, instansi maritim, serta pemerintah daerah, khususnya dalam pengawasan jalur laut non-resmi yang selama ini rawan dimanfaatkan untuk aktivitas ilegal.
Terkait pelayanan keimigrasian, ia merekomendasikan agar indikator risiko dalam proses selektivitas permohonan paspor diperkuat, terutama di wilayah yang tergolong rawan terhadap migrasi ilegal. Menurutnya, kebijakan selektif berbasis data dan analisis risiko sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan dokumen perjalanan.
Lebih lanjut, Dr. Maruli menekankan perlunya penyusunan standar operasional penanganan Pekerja Migran Indonesia (PMI) bermasalah yang berbasis koordinasi lintas sektor. Ia juga mendorong agar Kota Dumai dijadikan sebagai simpul pengawasan terpadu PMI di wilayah pesisir Provinsi Riau, mengingat posisi geografisnya yang strategis dan tingginya mobilitas pekerja migran.
“Kawasan pesisir dan pelabuhan internasional harus dikelola secara profesional, terintegrasi, dan humanis, agar negara hadir dalam melindungi kedaulatan sekaligus hak-hak warga negara,” tegas Dr. Maruli Siahaan.
Kunjungan kerja spesifik Komisi XIII DPR RI ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang komprehensif guna memperkuat tata kelola keimigrasian nasional, khususnya di wilayah pesisir, agar semakin adaptif, berintegritas, serta berorientasi pada perlindungan kepentingan negara dan kemanusiaan.
