Pematang Raya, Simalungun (Sumut), Sinar24Jam.com —
Dugaan penyimpangan dalam program bantuan ketahanan pangan Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten Simalungun mencuat ke publik. Program dengan nilai pagu Rp1.278.000.000 tersebut direalisasikan dalam bentuk 180 ton gabah kering siap giling yang disalurkan kepada lima Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat (LPM), masing-masing 36 ton per kelompok.
Program Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Simalungun Tahun 2025 dan seluruh anggaran disebut digunakan untuk pembelian gabah. Bantuan diprioritaskan bagi kelompok LPM yang memasuki tahap pengembangan dan sebelumnya dibangun melalui alokasi DAK Fisik Bidang Pertanian Tahun 2005–2022.
Namun, hasil penelusuran tim investigasi wartawan menemukan dugaan sejumlah kejanggalan administratif pada kelompok penerima manfaat. Beberapa LPM diduga tidak memiliki struktur kepengurusan lengkap, tidak memiliki AD/ART, tidak memiliki perjanjian internal pengurus dan anggota, serta diduga tidak terverifikasi dalam Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (Simluhtan) Nasional.
Selain itu, tim investigasi juga menemukan dugaan tidak adanya aktivitas pengelolaan di lokasi lumbung pangan yang tercatat sebagai penerima bantuan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan publik terkait mekanisme verifikasi dan pengawasan dalam penyaluran bantuan.
Upaya konfirmasi telah dilakukan kepada Eks. Plt. Kadis Ketahanan Pangan dan Perikanan Simalungun, namun hingga berita ini diturunkan belum memberikan tanggapan. Redaksi membuka ruang hak jawab sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
