Samosir, Sinar24Jam.com –
Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di sejumlah SMA dan SMK di Kabupaten Samosir diduga tidak sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) yang berlaku. Salah satu dugaan penyimpangan yang disorot adalah terkait pengadaan sampul rapor siswa.
Dugaan ini mencuat setelah sejumlah masyarakat mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana BOS di beberapa sekolah. Mereka menduga anggaran yang dialokasikan untuk pembelian sampul rapor tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam juknis dana BOS, sehingga menimbulkan kecurigaan adanya penyalahgunaan anggaran.
Aturan Penggunaan Dana BOS
Berdasarkan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS, penggunaan dana BOS harus dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan tujuan utama meningkatkan mutu pendidikan. Dana ini diharuskan digunakan untuk pengadaan alat pembelajaran yang relevan dan sesuai aturan yang berlaku.
Jika terbukti adanya penyalahgunaan anggaran, hal ini berpotensi melanggar ketentuan dalam Permendikbud tersebut dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Desakan Transparansi dan Investigasi
Masyarakat mendesak Dinas Pendidikan dan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan investigasi menyeluruh guna memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana BOS di SMA dan SMK yang terlibat. Mereka berharap langkah ini dapat mengungkap kebenaran terkait dugaan penyimpangan anggaran dalam pengadaan sampul rapor siswa.
Selain itu, masyarakat meminta pihak sekolah untuk lebih transparan dalam melaporkan penggunaan dana BOS kepada Komite Sekolah dan Orang Tua Siswa. Transparansi ini dinilai penting untuk membangun kepercayaan publik dan mencegah penyalahgunaan anggaran di masa depan.
Upaya Konfirmasi dan Tanggapan Pihak Terkait
Kru Sinar24Jam.com telah berupaya mengonfirmasi hal ini kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Wilayah VIII, John Suhartono Purba, melalui sambungan seluler. Namun, hingga berita ini diturunkan, pihak yang bersangkutan belum memberikan tanggapan terkait dugaan penyalahgunaan dana BOS di Kabupaten Samosir.
Masyarakat mendesak agar Pemerintah Daerah segera menindaklanjuti laporan ini dengan serius dan mengambil langkah tegas apabila ditemukan bukti penyalahgunaan anggaran. Langkah ini dianggap penting untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran pendidikan di Kabupaten Samosir.
Pemantauan Lebih Lanjut
Sinar24Jam.com akan terus memantau perkembangan kasus ini dan menyajikan informasi terkini kepada masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan menjadi perhatian utama untuk memastikan bahwa anggaran tersebut digunakan secara tepat guna dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
