Samosir, Sinar24jam.com—
Dr. Bilmar Delano Sidabutar, seorang putra daerah kelahiran Samosir, menyampaikan permohonan terbuka kepada seluruh pomparan Tuan Sihubil se-Indonesia, khususnya kepada marga Silaen, untuk memberikan dukungan moral dan perhatian atas peristiwa yang dialaminya terkait pemecatan dirinya oleh Pemerintah Kabupaten Samosir.
Dr. Bilmar, yang terlahir dari ibu Samida boru Silaen, menyampaikan bahwa dirinya diberhentikan dari jabatannya dengan membawa 11 tuduhan yang, menurutnya, tidak pernah disertai bukti yang jelas maupun proses yang transparan.
> “Sebagai anak dari ibu boru Silaen dan bagian dari keturunan Tuan Sihubil, saya mengetuk hati seluruh tulang, boru, bere, dan ibebere marga Silaen di manapun berada. Saya mengalami perlakuan yang saya nilai tidak adil dari Pemkab Samosir — dipecat tanpa dasar yang sah, dengan tuduhan-tuduhan yang tidak pernah dibuktikan secara hukum,” ujar Dr. Bilmar dalam pernyataan tertulisnya, Minggu (5/10).
Dr. Bilmar juga mengungkapkan bahwa sejak pemecatan tersebut, ia telah berusaha mencari keadilan melalui jalur hukum dan komunikasi institusional, namun hingga kini belum memperoleh titik terang.
> “Saya tidak hanya menyuarakan kepentingan pribadi, tetapi juga ingin agar kejadian seperti ini tidak terulang kepada siapa pun yang berjuang untuk mengabdi secara profesional. Saya mohon agar seluruh pomparan Tuan Sihubil turut memperhatikan dan memberi dukungan terhadap perjuangan saya untuk mendapatkan keadilan,” tambahnya.
Permohonan ini, menurutnya, bukan semata-mata untuk pembelaan pribadi, tetapi juga bentuk panggilan moral kepada komunitas adat dan keluarga besar Batak agar tidak membiarkan ketidakadilan berlalu begitu saja.
Latar Belakang Singkat
Dr. Bilmar Delano Sidabutar dikenal sebagai sosok dokter yang aktif dalam pelayanan kesehatan masyarakat di daerah kabupaten Samosir. Ia telah mengabdikan diri selama bertahun-tahun di sektor kesehatan daerah dan dikenal luas di kalangan masyarakat setempat.
Namun, pada awal agustus 2024 , ia diberhentikan dari jabatannya oleh Pemerintah Kabupaten Samosir dengan alasan yang menurutnya tidak pernah disampaikan secara transparan, dan tanpa proses klarifikasi atau pembelaan diri yang layak.
