HUMBAHAS, Sinar24jam.com – Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menggelar Sosialisasi Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Marbona Café dan Resto, Rabu (27/8/2025). Acara yang bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah dan ormas ini dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra, Jaulim Simanullang, mewakili Bupati Humbahas Dr. Oloan P. Nababan, SH, MH.
Dalam sambutannya, pemerintah menekankan pentingnya peran strategis ormas sebagai mitra dalam pembangunan, sekaligus mengingatkan potensi penyimpangan yang dilakukan oleh oknum ormas yang menyalahgunakan legalitas demi kepentingan pribadi atau kelompok, bahkan terlibat dalam aksi premanisme.
“Premanisme berbaju organisasi memiliki daya rusak ganda. Ia menebar ketakutan dan melemahkan kepercayaan publik terhadap negara,” tegas Jaulim Simanullang, yang juga menyampaikan komitmen pemerintah melalui pembentukan Satgas Terpadu bersama TNI dan Polri untuk menertibkan ormas bermasalah.
Namun, di balik wacana sinergitas dan pemberdayaan, sorotan muncul dari realita di lapangan. Pantauan media Sinar24jam.com menunjukkan bahwa sejumlah ormas dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Humbahas justru merasa belum pernah mendapat perhatian serius, apalagi fasilitasi dari pemerintah kabupaten.
Beberapa pengurus ormas mengeluhkan bahwa setiap tahun Kesbangpol selalu berdalih tidak ada anggaran untuk mendukung program kerja maupun pelatihan bagi LSM dan ormas lokal. Ironisnya, kegiatan seperti sosialisasi kali ini terkesan hanya seremonial tanpa diikuti komitmen nyata dalam membina dan memberdayakan ormas secara berkelanjutan.
“Sosialisasi ini bagus, tapi kami juga butuh dukungan nyata. Kami siap bersinergi, tapi bagaimana mau bergerak kalau selalu dikatakan tidak ada anggaran?” ujar salah satu pengurus ormas yang enggan disebut namanya.
Di sisi lain, masyarakat Humbahas sendiri dikenal memiliki kultur adat dan sistem sosial berbasis marga yang kuat. Hal ini dinilai menjadi benteng alami yang cukup efektif mencegah lahirnya kelompok-kelompok ormas bermasalah atau berbau premanisme di daerah ini.
“Selama ini ormas di Humbahas cukup kondusif. Tidak ada ormas yang berbaur dengan premanisme karena budaya dan adat masih sangat dijunjung,” kata seorang tokoh masyarakat yang hadir dalam kegiatan tersebut.
Meski begitu, harapan tetap disuarakan agar pemerintah tidak hanya hadir saat ada masalah atau ketika program seremonial digelar, tetapi juga konsisten membina ormas sepanjang tahun dengan transparansi anggaran dan perlakuan yang adil.
Kepala Kesbangpol Humbahas, Ferry J. Sitorus dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman ormas terhadap peraturan perundang-undangan dan memperkuat sinergi dengan pemerintah. Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai minimnya anggaran bagi LSM dan ormas lokal yang selama ini menjadi keluhan banyak pihak.
Penutup:
Sinergitas yang dikampanyekan pemerintah tentu menjadi hal positif. Namun, sinergi tidak cukup hanya dengan sosialisasi. Diperlukan kebijakan afirmatif dan keberpihakan nyata agar ormas dan LSM lokal benar-benar dapat tumbuh sebagai mitra strategis pembangunan, bukan sekadar pelengkap di atas kertas.
—
Ditulis oleh Tim Redaksi Sinar24jam.com
Kritik dan saran? Hubungi redaksi@sinar24jam.com
